 |
| Gelombang PHK Dorong Pekerja Beralih ke Sektor Informal, Anies Baswedan Soroti Ketidakpastian Penghasilan. (Instagram/aniesbaswedan) |
RIWAYAT BANTEN - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, tren tersebut menunjukkan masalah serius di dunia kerja yang berdampak langsung pada jutaan masyarakat.
“Di tahun 2023, ada 64 ribu kasus, 2024 melonjak jadi 77 ribu kasus, dan baru setengah tahun ini di 2025 sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ujar Anies dalam video di akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan bahwa angka-angka tersebut mewakili kisah nyata dari banyak keluarga yang sedang berjuang menghadapi kehilangan pendapatan.
“Di balik angka-angka ini, ada ayah yang harus begadang memikirkan tagihan listrik, ada ibu yang harus menjelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu, ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar,” imbuhnya.
Banyak Korban PHK Beralih ke Sektor Informal
Anies menjelaskan, dampak PHK tidak hanya membuat orang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memaksa mereka beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru.
“Yang lebih menyakitkan, sebagian besar dari mereka tidak pindah ke pekerjaan formal baru, tapi justru jatuh ke sektor informal. Berdagang kecil-kecilan, jualan online yang seadanya, ojek online atau jadi pekerja serabutan,” paparnya.
Ia menilai, sektor informal memang memberikan ruang untuk tetap produktif, namun tidak sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pekerja.
“Memang ada penghasilan, tapi hidup jadi tidak pasti. Tidak ada BPJS, tidak ada THR, apalagi bicara pensiun. Jadi wajar kalau banyak yang merasa, ‘Kerjaan sih ada, tapi hidup tetap susah,’” tambahnya.
Menurut Anies, kondisi tersebut hanya menjadi penundaan dari persoalan mendasar, bukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Dampak PHK Massal terhadap Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa efek PHK tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian.
“Ini adalah masalah kita semua, ketika ribuan orang kehilangan penghasilan tetap, maka daya beli masyarakat jadi turun,” tegasnya.
Ia menyebut, menurunnya daya beli bisa menciptakan efek domino di pasar, di mana pedagang kecil ikut merasakan sepinya penjualan.
Hal ini, kata Anies, menunjukkan bahwa PHK massal bukan sekadar isu tenaga kerja, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dorongan untuk Kuatkan Sektor Formal
Dalam kesempatan yang sama, Anies menekankan pentingnya solusi jangka panjang dalam membuka lapangan kerja yang berkualitas.
“Artinya mendorong sektor formal tumbuh sehat, memberi insentif bagi usaha yang menyerap tenaga kerja, dan melindungi pekerja dengan jaminan sosial,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya hadir saat krisis, melainkan sejak awal dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Itu artinya negara harus hadir bukan hanya saat orang kehilangan kerja, tapi jauh sebelumnya dengan memastikan dunia usaha kondusif, tenaga kerja terlindungi. PHK massal adalah alarm kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan, tapi lebih penting adalah apakah setiap orang punya pekerjaan yang aman dan layak,” tuturnya.
Tantangan 10 Juta Orang Mencari Kerja Setiap Tahun
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, juga menyoroti besarnya jumlah pencari kerja baru di Indonesia setiap tahun.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan harus diopeni (diperhatikan) di mana amanat UUD 1945, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak untuk penghidupan,” ujar Lukita dalam acara media briefing di Kantor Pusat Pasar Kerja Kemenaker, Jakarta, 26 September 2025 lalu.
Angka tersebut belum termasuk mereka yang terkena PHK atau tengah mencari pekerjaan baru setelah keluar dari tempat kerja sebelumnya.
Situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan dunia kerja Indonesia semakin kompleks, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Pemerintah Janjikan Pembukaan Lapangan Kerja
Pembukaan lapangan pekerjaan memang menjadi salah satu komitmen utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat kampanye Pilpres 2024, pasangan ini berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru di Indonesia.
Sejumlah program unggulan pun diluncurkan untuk mewujudkan janji tersebut, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai program-program itu akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya,” ujarnya dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, 19 Maret 2025.
Sementara itu, ekonom Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa program MBG mampu memberi dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan.
“Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta,” ujar Arief dalam konferensi pers yang sama.
“Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang,” jelasnya.***
